TVRISULBARNEWS_MAMUJU | Wakil Ketua I DPRD Mamuju, Alfais Muhammad, menyerukan pentingnya menginternalisasi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menghafal kutipan.
Hal tersebut disampaikan Alfais saat memberikan sambutan dalam kegiatan sarasehan Partai PDIP Bulan Bung Karno di salah satu kafe di Mamuju, Senin (16/06/2025)
Acara bertajuk “Setialah kepada Sumbermu, Kekuatan Kita Bersumber dari Kekuatan Rakyat” ini dihadiri puluhan peserta dari organisasi mahasiswa dan masyarakat umum, bahkan sejumlah anggota DPRD dari Partai lain juga hadir menyimak kegiatan diskusi tersebut.
Alfais, yang merupakan legislator PDIP, menekankan bahwa Bung Karno memiliki pemikiran luar biasa yang mampu menyatukan keberagaman di Indonesia.
“Kita ingin mewariskan pemikiran Bung Karno ke generasi muda yang telah mampu menyatukan keberagaman menjadi bangsa yang disegani dunia,”ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme dalam praktik hidup sehari-hari. Alfais juga menyoroti keterbatasan DPRD Mamuju sebagai bagian dari pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“kerja kami dibatasi dan diatur oleh undang-undang, namun sebagai anggota legislatif kami wajib memperjuangkan rakyat kecil untuk memperoleh haknya melalui fungsi kami di DPRD,”terangnya
Meskipun dibatasi, ia berkomitmen bahwa fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan akan terus dijalankan untuk memperjuangkan suara rakyat. Menanggapi isu penolakan tambang oleh masyarakat, Alfais menekankan perlu dikaji secara serius.
“Kalau tambang ini hanya merusak lingkungan, bersifat oligarki, kita akan tolak,”tegasnya
Senada dengan Alfais, Dosen FISIP Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Marwan, yang menjadi pemateri dalam sarasehan tersebut, menyebut kegiatan ini menarik sebagai pengingat perjuangan Bung Karno di tengah berbagai persoalan bangsa.
Marwan menekankan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima, terutama sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkait dengan isu pertambangan.
Menurut Marwan, pertambangan merupakan perdebatan yang belum selesai dan perlu ditegaskan secara regulasi. Ia menyoroti fungsi legislatif di sulbar dalam memastikan regulasi, termasuk perizinan tambang, agar dapat dijalankan dengan baik.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil atau yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi politik.
“Soekarno mengingatkan itu dalam konsep Marhaenisme. Bahwa konsep ekonomi yang dijalankan mesti berdasarkan keadilan sosial,” jelas Marwan.
Marwan juga mengidentifikasi beberapa tantangan bangsa saat ini, meliputi politik identitas, pragmatisme, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, globalisasi, dan isu lingkungan. Ia menilai pendidikan politik, seperti yang digalakkan PDIP, sangat penting bagi masyarakat akar rumput.
“Perlu ada regulasi-regulasi yang mengedepankan demokrasi Pancasila yang digerakkan secara struktural dan kultural,” pungkasnya.(*)
