TVRISULAWESIBARAT | MAMUJU – Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat mencatat Hingga akhir Agustus 2024, kinerja APBN di wilayah Sulawesi Barat menunjukkan hasil yang positif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo menguraikan, Pendapatan negara mencapai Rp735,29 miliar atau 53,51 persen dari target APBN, meningkat 7,96 persen dibandingkan periode sebelumnya. Begitupun dengan realisasi belanja negara sebesar Rp7.087,86 miliar atau 59,92 persen dari pagu, tumbuh positif 11,26 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja APBN memiliki peran penting bagi perekonomian di regional Sulawesi Barat,” kata Tjahjo, Kamis 26 September.
Sementara, untuk Kinerja perpajakan pada bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencapai Rp620, 12 miliar atau sebesar 48,43 persen dari target perpajakan 2024.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar di bidang perpajakan dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp328,06 miliar (52,90 persen dari total penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Agustus 2024).
“Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat sebesar 15,54 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujarnya.
Penyebab peningkatan tersebut adalah penerimaan pajak dari sektor perdagangan besar dan eceran (khususnya perdagangan kakao) yang melonjak drastis.
Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp115,17 miliar atau 123,22 persen dari target. K/L dengan realisasi PNBP tertinggi sampai dengan 31 Agustus 2024 yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp29,80 miliar (30,54% dari total realisasi PNBP).
PNBP tersebut sebagian besar bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan yang disetorkan oleh Universitas Sulawesi Barat.
Sementara untuk, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2.484,45 miliar, meningkat 21,37 persen dibandingkan bulan Agustus 2023. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) didominasi oleh realisasi belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan didukung oleh realisasi belanja modal.
Namun demikian, dari sisi persentase realisasi belanja modal masih rendah (31,27 persen). Hal ini tidak sejalan dengan peningkatan pagu belanja modal yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dari sisi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), realisasi hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp4.603,41 miliar atau 68,91 persen dari total alokasi TKD di Provinsi Sulawesi Barat, meningkat sebesar 6,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebagian besar didukung oleh Dana Alokasi Umum yang tumbuh sebesar 12,55 persen.
APBN Regional Sulawesi Barat hingga Agustus 2024 terus menunjukkan kinerja yang positif dengan adanya peningkatan penerimaan perpajakan dan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan belanja negara yang optimal.